Pemprov Jatim Cegah Perlambatan Ekonomi yang Berdampak pada Kemiskinan Berbagai Sektor
Teks foto : Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat Paripurna
SURABAYA, DORRONLINENEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mencegah lambatnya laju perekonomian di tengah pandemi Covid-19, utamanya yang berdampak pada kemiskinan di sektor nelayan, perkebunan dan kehutanan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui program penanggulangan kemiskinan.
“Pandemi Covid-19 ini tidak berdampak hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga multidimensi terutama di perekonomian. Untuk itu, Pemprov Jatim tengah berusaha untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sekaligus meningkatkan pendapatan melalui program-program penanggulangan kemiskinan,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Senin (28/6).
Program tersebut, lanjut Wagub Emil, meliputi bantuan sosial berbasis individu dan keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus atau Program Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (BSPD).
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian serta perikanan. Termasuk merestrukturisasi kredit bagi pelaku usaha dan petani, menyediakan jaring pengaman sosial, juga memfasilitasi kegiatan crash program padat karya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani dan nelayan.
Di samping itu, Pemprov Jatim juga tengah menerapkan program pengembangan UMKM untuk menjadi bagian penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Sebab, sektor UMKM menjadi backbone perekonomian Jawa Timur di masa pandemi Covid-19.
“Jadi kami telah menyiapkan program pemberdayaan usaha perempuan atau Jatim Puspa, Anti Poverty Program atau APP, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), serta bantuan permodalan untuk BUM-Desa. Kami juga mengusahakan upskilling dan reskilling untuk pelaku usaha demi meningkatnya kualitas SDM dan penguatan produksi,” terang Emil.
Meski terjadi kontraksi ekonomi di beberapa bidang, Emil menyebut, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 mencapai lebih dari Rp. 31.631.024.000.000. Capaian tersebut melebihi angka yang ditetapkan, yakni Rp. 30.142.938.000.000. Itu berarti Pemprov Jatim berhasil merealisasikan target sebesar 104,94 %.
“Pelampauan target pendapatan daerah ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian dalam penetapan target dengan memerhatikan perkembangan atau dinamika ekonomi nasional, serta adanya inovasi pajak dan kemudahan pembayaran secara non-tunai,” terangnya.
Selanjutnya, realisasi Belanja Daerah Prov. Jatim, sebut Emil, mencapai Rp. 26.077.913.000.000 atau 92,14 % dari target anggaran Rp. 28.303.851.000.000.
Sementara untuk Sisa Lebih Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp. 3.700.033.000.000. Jumlah tersebut terdiri atas Pelampauan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.502.163.000.000, Penghematan Belanja Daerah sebesar lebih dari Rp. 2.225.937.000.000, Penghematan Transfer Daerah sebesar Rp. 52.332.000.000, Selisih Kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar lebih dari Rp. 66.525.000.000, serta Penghematan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 201.000.000.
Sisa Lebih Pembiayaan TA 2020 ini, sebut Wagub Emil, nantinya akan dipergunakan untuk penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni TA 2021. Selain itu juga sebagai tambahan penerimaan pembiayaan untuk Operasi BLUD pada Perubahan APBD TA 2021. Termasuk juga untuk pembiayaan operasional sekolah yang bersumber dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga untuk memenuhi kewajiban transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
Turut hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Prov. Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim Hj. Anik Maslachah, OPD Prov. Jatim beserta jajaran anggota dewan yang hadir secara daring maupun luring.(Yous)
