Komisi IV DPRD Gresik Hadiri Musrenbang Kecamatan Cerme Tahun Anggaran 2026

GRESIK, DORRONLINENEWS.COM -Kecamatan Cerme menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan di pendopo Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Rabu (19/02/2025). Pagi

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Cerme H. Umar Hasyim, Komisi IV DPRD Gresik dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad bersama Imam Syaifudin, SH., anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), perwakilan dari Bappeda Kabupaten Gresik, Kades Sekecamatan Cerme, Tokoh masyarakat, TP-PKK dan Stakeholder terkait lainnya.

Camat Cerme H. Umar Hasyim menyampaikan bahwasanya kegiatan Musrenbang ini merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti hasil musyawarah yang sudah dilaksanakan oleh seluruh Desa untuk di bawah kedalam musyawarah ditingkat kecamatan dalam segala pembangunan yang ada di kecamatan cerme yang nanti akan di bawah kedalam musyawarah tingkat kabupaten, ujarnya.

Camat Umar berharap apapun usulan yang telah kami tampung didalam kegiatan Musrenbang ditingkatk kecamatan ini nantinya bisa terakomodir di dalam kegiatan musyawarah di tingkat kabupaten, harapnya.

Sementara Komisi IV DPRD kabupaten Gresik dari Fraksi PPP, Imam Syaifudin, SH., menyampaikan terkait Mandatory spending atau pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku itu yang paling utama, ungkapnya.

“Untuk terkait kesehatan dan pendidikan yang menjadi skala prioritas dalam hasil Musrenbang ditingkat kecamatan ini nantinya akan kami prioritaskan mana yang lebih dulu harus didahulukan. Karena banyak efisiensi yang terjadi dan itu pun merupakan permintaan dari pusat”, ujarnya.

Imam juga mengatakan dalam pendidikan yang mana banyak dikeluhkan masyarakat terkait jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2025 akan diganti dengan jalur domisili pada Seleksi Prestasi Masuk (SPMB), katanya.

“Dalam segi pembangun Imam Syaifudin menyampaikan untuk Mandatory spending itu pasti dan pengecoran infrastruktur jalan baik jalan poros desa maupun jalan kabupaten juga akan menjadi prioritas utama”, pungkasnya.

Sementara Widya Fanani Kabid Perekonomian dan SDM Bappeda Kabupaten Gresik mengatakan bahwa skala prioritas strategis tidak berdampak pada program penghematan Presiden Prabowo, ungkapnya.

“Semua itu kembali Pada kemampuan keuangan daerah”, tandasnya. (Ono)