Pemkab Gresik Gelar Rakor Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Teks foto : Pemkab Gresik Gelar Rakor Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
GRESIK, DORRONLINENEWS.COM – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada 2024 mendatang, termasuk juga di wilayah Kabupaten Gresik.
Untuk mengawal Inpres tersebut, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang juga merupakan koordinator Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik, membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik, Selasa (01/11).
Dalam Rakor tersebut, Wabup Aminatun Habibah (Bu Min), mengajak semua dinas di lingkungan Kabupaten Gresik untuk turut serta mengambil peran. Hal ini karena permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dan perlu kerja sama dari banyak pihak.
“Saat ini Kabupaten Gresik posisinya ada di nomor 7 dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun trendnya terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya makin masif,” tegas Bu Min.
Dalam kesempatan ini, Bu Min mengingatkan bahwa semua program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gresik muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus benar-benar dievaluasi apakah program tersebut sudah benar-benar menyentuh masyarakat.
Lebih lanjut, Bu Min juga menjabarkan berbagai permasalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik. Diantaranya adalah masih belum pulihnya ekonomi sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi, dan permasalahan seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tumpang tindih sasaran program.
“Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik bisa lebih di akselerasi,” pungkasnya.
Senada dengan Bu Min, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang turut hadir menjelaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gresik.
“Dengan sinergi semua pihak dalam forum ini, harapannya bisa didapat strategi yang bisa kita terapkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik,” terang Washil.
Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Misbahul Munir menjelaskan, Kabupaten Gresik memiliki modal yang bagus untuk bisa mengakselerasi penghapusan kemiskinan ektrem. Modal tersebut diantaranya capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik (3,79%) yang berada diatas Provinsi Jawa Timur (3,57%), bahkan nasional (3,69%)
Modal yang lain adalah capaian Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik saat ini menduduki peringkat yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Lonod)
SIARAN PERS
Kejar Penghapusan Kemiskinan Ektrem Di Tahun 2024, Pemkab Gresik Gelar Rakor Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Gresik 1 November 2022 – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada 2024 mendatang, termasuk juga di wilayah Kabupaten Gresik.
Untuk mengawal Inpres tersebut, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang juga merupakan koordinator Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik, membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik, Selasa (01/11).
Dalam Rakor tersebut, Wabup Aminatun Habibah (Bu Min), mengajak semua dinas di lingkungan Kabupaten Gresik untuk turut serta mengambil peran. Hal ini karena permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dan perlu kerja sama dari banyak pihak.
“Saat ini Kabupaten Gresik posisinya ada di nomor 7 dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun trendnya terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya makin masif,” tegas Bu Min.
Dalam kesempatan ini, Bu Min mengingatkan bahwa semua program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gresik muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus benar-benar dievaluasi apakah program tersebut sudah benar-benar menyentuh masyarakat.
Lebih lanjut, Bu Min juga menjabarkan berbagai permasalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik. Diantaranya adalah masih belum pulihnya ekonomi sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi, dan permasalahan seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tumpang tindih sasaran program.
“Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik bisa lebih di akselerasi,” pungkasnya.
Senada dengan Bu Min, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang turut hadir menjelaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gresik.
“Dengan sinergi semua pihak dalam forum ini, harapannya bisa didapat strategi yang bisa kita terapkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik,” terang Washil.
Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Misbahul Munir menjelaskan, Kabupaten Gresik memiliki modal yang bagus untuk bisa mengakselerasi penghapusan kemiskinan ektrem. Modal tersebut diantaranya capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik (3,79%) yang berada diatas Provinsi Jawa Timur (3,57%), bahkan nasional (3,69%)
Modal yang lain adalah capaian Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik saat ini menduduki peringkat yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. (Lono)
