Pemkab Gresik akan Salurkan BLT DBHCHT Tahun 2025 untuk 3.085 Warga

Lono 8 jam lalu

GRESIK, DORRONLINENEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Gresik melalui koordinasi lintas sektor tengah memperkuat fondasi akurasi data bantuan sosial. Bertempat di Hotel Santika Gresik, Rabu (25/06), dilakukan finalisasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan ini melibatkan seluruh Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) kecamatan se-Kabupaten Gresik, serta Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, yang hadir dan membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya validitas data dalam setiap program penanggulangan kemiskinan.

“Data itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalau datanya tidak valid, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Gresik,” tegasnya.

Sebanyak 3.085 warga masyarakat yang belum tercatat sebagai penerima bansos di Kabupaten Gresik bakal mendapat Bantuan BLT DBHCHT. Sasaran utama dari bantuan ini adalah kelompok yang belum menerima bansos apapun. Utamanya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Dalam penyalurannya, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proses distribusi BLT.

Dalam kesempatan ini, Wabup Asluchul Alif juga menitip pesan khusus kepada seluruh Kasi Kesra kecamatan. Mereka diinstruksikan untuk segera berkoordinasi dengan Kesra di desa untuk melakukan verifikasi terhadap sekitar 13.000 warga. Mereka ini kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat karena tidak tercantum dalam data kemiskinan.

“Segera lakukan verifikasi. Setelah itu, masukkan data mereka ke dalam data kemiskinan agar bisa kita ajukan reaktivasi BPJS-nya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kedepan, seluruh program dan intervensi sosial di Kabupaten Gresik akan berbasis pada satu sumber data kemiskinan.

“Mulai dari bantuan langsung, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan lainnya. Semuanya akan berbasis pada data kemiskinan. Dan saya tegaskan, jangan ada politik suka atau tidak suka dalam pengelolaan data ini,” tandasnya.

Kegiatan finalisasi hari ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup banyak warga yang selama ini luput dari perhatian. Melalui proses finalisasi data yang lebih jujur dan berpihak kepada kelompok rentan, Pemkab Gresik berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang layak dibantu justru tertinggal. Karena pada akhirnya, kerja-kerja pengentasan kemiskinan adalah tentang rasa peduli dan tanggung jawab bersama untuk saling menjaga. (nnd)