“Wayahe Ngaji APBD” Bersama Aliansi Penegak Demokrasi Dan Keadilan Kabupaten Lumajang
LUMAJANG,DORRONLINENEWS.COM – Aliansi Penegak Demokrasi dan Keadilan (Pendekar) menggelar acara “Wayahe Ngaji APBD”, acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan masyarakat Lumajang untuk membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hadir narasumber dalam acara tersebut, Sekda kabupaten Lumajang, Wakil ketua dewan dan Ketua Kadin, Sabtu (14/07/2024) Malam.
Acara yang berlangsung di Hall kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Lumajang, dengan menghadirkan narasumber Agus Triyono Sekda kabupaten Lumajang, Agus Setiawan (Samco) ketua Kadin dan H Akhmat wakil ketua DPRD kabupaten Lumajang. dari berbagai kalangan, diantaranya Pemerhati, LSM, Wartawan dan para tokoh di kabupaten Lumajang. Dan juga pemandu dalam kegiatan yaitu Achmad Nurhuda (Gus Mamak). Dengan tagline “Pendekar Bersuara”.
Mengawali sambutannya, Sekda Lumajang Agus Triyono menyampaikan perjalanan APBD dan APBN yang semakin lama semakin memusingkan. Dikatakan bahwa dulu sebuah APBD sangat leluasa, tetapi kemudian perlahan-lahan ke arah 2019 dengan munculnya Covid-19 sudah mengenal adanya Refocusing. “Dimana seluruh program-program yang sudah terencanakan dipaksa untuk diarahkan untuk penanganan Covid-19, setelah munculnya Refocusing kemudian pemerintah pusat mendekrit menyampaikan bahwa kita sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) dengan anggaran yang besar IKN tentu harus didukung semua komponen”, ujar Agus.
Selanjutnya, wakil ketua DPRD kabupaten Lumajang, H Akhmat ST menyampaikan, bahwa dalam konteks “Wayahe Ngaji APBD” ini minimal bisa membuka cakrawala dan bisa membuka komunikasi yang selama ini belum pernah terjadi. “Antara kami dengan panjenengan bisa berkomunikasi untuk memberikan sumbangsih pemikiran, kami sangat apresiasi sekali selaku unsur penyelenggara pemerintahan. Untuk mengawal mekanisme proses penyusunan APBD kita harus bermusrenbang, musrenbangdes, musrenbangcam baru musrenbangkab. Jadi proses untuk menuju RABPD, proses musrenbang ini adalah tidak mungkin keluar dari yang namanya RPJMD”, ungkap Akhmat.
Ketua Kadin kabupaten Lumajang (Pemerhati) Agus Setiawan (Samco) menyoroti APBD di Lumajang, bahwa yang berjalan masyarakat tidak pernah tahu. “Contohnya APBD tahun 2024, kita tahunya hanya Perda APBD saja, yang mana disitu hanya tahu pokok-pokoknya saja tapi tidak tahu sampai dalam-dalamnya. Kenapa demikian, karena KUHPPHS tahun 2024 saja belum diupload oleh PPKAD. Jadi kita tidak tahu, tahun 2024 ini APBD-nya penjabarannya seperti apa. Kita selaku masyarakat yang memiliki fungsi kontrol sosial tidak pernah tahu kalau tidak ditanyakan”, kata Samco.
“Yang jelas APBD itu harus bisa menjawab tantangan dan masalah yang ada tanpa disusupi tahun lalu, kadangkala ketika kita menyusun APBD terjadi apa-apa tetapi ketika tahun berganti, APBD berjalan tiba-tiba terjadi masalah seperti kemarin masalah Covid-19. Kemudian APBD itu tidak lagi masalah pendapatan, masalah belanja, tapi yang lebih penting adalah APBD itu untuk pelayanan masyarakat. Maka APBD harus bisa semaksimal mungkin mengutamakan sisi pelayanan masyarakat, baik disisi kesehatan, pendidikan, keagamaan dan lain-lain”, pungkas Samco.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini membahas berbagai isu mulai dari pendidikan, kesehatan, politik, hingga pariwisata dan pertanian. Masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya terkait pembangunan daerah. Acara “Wayahe Ngaji APBD” ini diharapkan dapat menjadi forum rutin untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah.
Aliansi Pendekar Lumajang berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan keadilan serta demokrasi di kabupaten Lumajang. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan Lumajang dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh warganya. (Jwo)
