Penebangan Pohon Jati Di Dusun Sukowati Tanpa Prosedur Peraturan, Kepala Desa Ikut Bertanggung Jawab
JOMBANG, DORRONLINENEWS.COM – Jenis kayu seperti sengon laut, izin penebangan bisa langsung di keluarkan. Akan tetapi, untuk jenis pohon yang berharga tinggi seperti jati dan mahoni, izin harus diurus hingga ke tingkat kabupaten.
Jadi untuk pohon jati dan pohon mahoni adalah jenis pohon yang di lindungi dan di lestarikan di Indonesia. Karenanya semua jenis penebangan yang di lakukan baik dari segi manapun harus melalui prosedur.
Tidak bisa seenaknya menebang pohon jati dan mahoni, meskipun pohon tersebut di pekarangan sendiri atau di tanah pemerintah, semua ada aturan dan prosedurnya. Karena semua telah di atur dan di tuangkan dalam undang undang.
Dan apabila aturan dan prosedur tersebut tidak di endahkan, baik penebang maupun pembeli bisa di pidanakan sesuai undang undang yang berlaku.
Seperti yang terjadi di Desa Sukoiber kecamatan Gudo kabupaten Jombang. Penebangan pohon jati dan mahoni ini tidak melalui aturan dan prosedur yang telah di tetapkan. Tetapi anehnya lagi pihak kepala desa dan kepala dusun saat di konfirmasi tim media seakan akan saling lempar jawaban.
Saat tim media konfirmasi Isnadi selaku kepala desa Sukoiber, Isnadi mengatakan kalau dia tidak tau menahu adanya penebangan tersebut. Sementara itu kepala dusun Sukowati saat di jumpai tim media dan di konfirmasi terkait penebangan pohon jati dan mahoni tersebut mengatakan, “kepala desa juga mengetahui mas, karena waktu itu sudah di musyawarahkan”. Ujar kepala dusun, Rabu (12/2/25)
Menurut Totok “BIDIK”, selaku Ketua MIO (Media Independen Online) Jombang, “apa yang di lakukan pihak desa itu sudah melanggar aturan dan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah, karena semua telah di tetapkan dan di undang undangkan.” Jelasnya
“Mungkin karena kepala desa mengetahui tentang aturan dan prosedurnya, bisa juga dia memutar balikkan fakta tidak tau menahu tentang penebangan pohon jati dan mahoni tersebut. Karena menurut kepala dusun Sukowati waktu itu sudah di musyawarahkan dan kepala desa juga hadir dalam musyawarah tersebut. Kami selaku kontrol sosial demi menegakkan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah maka kami akan membawa permasalahan ini ke rana hukum untuk di proses. Perlu diketahui, kepala desa adalah sebagai pemangku wilayah harus bertanggung jawab atas penebangan yang di lakukan oleh perangkatnya.” Ujar Totok
Dalam undang undang yang mengatur pembalakan liar adalah UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sanksi pembalakan liar diantaranya :
- Pelaku perorangan dapat dikenakan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal Rp 1,5 miliar dan maksimal Rp 10 miliar
- Pelaku korporasi dapat dikenakan pidana penjara minimal 8 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda Rp 20 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.
Perlu diketahui, beberapa peraturan terkait aturan penebangan pohon, biasanya aturan menebang pohon jati atau mahoni di sekitar desa atau kebun sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) . Tujuan dari kebijakan menebang pohon tersebut, adalah untuk mengatur agar masyarakat tidak sembarangan menebang pohon di sekitar desanya tersebut. Sebenarnya, sebelum tindakan penebangan pohon di lakukan, disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu aturan yang berlaku. Melanggar aturan tersebut dapat mengakibatkan denda atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu kepala desa harus mengetahui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten. Karena Perda tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi mustahil jika terkait dengan penebangan pohon jati di wilayah di Dusun Sukowati kepala desa beralasan tidak tahu. Sedangkan camat sendiri juga sebagai pemangku wilayah Kecamatan Gudo juga merasa bertanggung jawa dengan wilayahnya. (Bersambung)
(Pras/tim)
