Beredar Foto Mirip Ketua DPRD Kabupaten Lumajang BKD DPRD Lumajang Berbicara
LUMAJANG,DORRONLINENEWS.COM – Menanggapi pengaduan dari Ormas Masyarakat Peduli Moral (MPM) terkait dugaan foto-foto kontroversial yang mirip ketua DPRD kabupaten Lumajang beberapa hari yang lalu, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Lumajang banyak menerima konfirmasi dari beberapa awak media baik cetak, online atau elektronik.
Hal itu dikatakan Bambang Irianto selaku Badan Kehormatan di DPRD kabupaten Lumajang, dirinya mengatakan bahwa banyak awak media yang konfirmasi kepadanya terkait foto kontroversial yang beredar diduga mirip ketua DPRD kabupaten Lumajang. “Saya baru tahu masalah itu setelah ada beberapa awak media konfirmasi kepada saya terkait masalah tersebut, dan menerima pengaduan dari Ormas MPM”, ujar Bambang saat dikonfirmasi awak media di ruang kantornya.
Laporan tersebut mencuat setelah foto dan video tersebar luas di media sosial. Seperti yang dilansir dari pemberitaan kelumajang.com, Selasa (19/11/2024).
“Iya, benar BKD sudah menerima pengaduan terkait persoalan itu.
Namun proses tindak lanjut, laporan masih dalam tahap pendalaman. BKD belum bisa segera mengambil langkah lebih jauh karena terkendala oleh beberapa faktor, seperti fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, ungkap Bambang, Rabu (20/11/2024) pukul 12.46 wib.
Di satu sisi laporan tersebut telah diserahkan pihak terlapor kepada Ditreskrimsus Polda Jatim.
“Kami masih fokus soal APBD, jadi pimpinan belum menurunkan rekomendasi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Selain itu, kan beliau sudah melaporkan ke aparat penegak hukum. Jadi, kami juga menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari sana untuk menjadi dasar keputusan BKD”, tambahnya.
Bambang menegaskan bahwa jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, BKD tidak akan ragu memberikan sanksi etik, seperti pencopotan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Adapun status keanggotaan yang bersangkutan akan diserahkan kepada partai pengusung.
“Kalau terbukti melanggar etik, kami di BKD tidak segan menindak, meskipun hanya sebatas sanksi etik”, tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Lumajang mengingat posisi strategis yang diemban terlapor. BKD berharap dapat menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil setelah mendapatkan hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. (Jwo)
