Wakil Ketua DPRD Lumajang Blak-blakan Menjawab Di “Wayahe Ngaji APBD” Bersama Aliansi Pendekar Lumajang
LUMAJANG,DORRONLINENEWS.COM – Wakil ketua DPRD Lumajang blak-blakan menjawab aspirasi masyarakat di acara yang digelar Aliansi Penegak Demokrasi dan Keadilan (Pendekar), “Wayahe Ngaji APBD”, acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan masyarakat Lumajang untuk membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hadir narasumber dalam acara tersebut, Sekda kabupaten Lumajang, Wakil ketua dewan dan Ketua Kadin, Sabtu (14/07/2024) Malam.
Acara yang berlangsung di Hall kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Lumajang, dengan menghadirkan narasumber Agus Triyono Sekda kabupaten Lumajang, Agus Setiawan (Samco) ketua Kadin dan H Akhmat wakil ketua DPRD kabupaten Lumajang. dari berbagai kalangan, diantaranya Pemerhati, LSM, Wartawan dan para tokoh di kabupaten Lumajang. Dan juga pemandu dalam kegiatan yaitu Achmad Nurhuda (Gus Mamak). Dengan tagline “Pendekar Bersuara”.
Dalam sambutannya, wakil ketua DPRD Lumajang H Akhmat ST menyampaikan, bahwa dalam konteks “Wayahe Ngaji APBD” ini minimal bisa membuka cakrawala dan bisa membuka komunikasi yang selama ini belum pernah terjadi. “Antara kami dengan panjenengan bisa berkomunikasi untuk memberikan sumbangsih pemikiran, kami sangat apresiasi sekali selaku unsur penyelenggara pemerintahan. Untuk mengawal mekanisme proses penyusunan APBD kita harus bermusrenbang, musrenbangdes, musrenbangcam baru musrenbangkab. Jadi proses untuk menuju RABPD, proses musrenbang ini adalah tidak mungkin keluar dari yang namanya RPJMD”, ungkap Akhmat.
“RABPD minimal bisa menjawab apa yang menjadi visi misinya Bupati dan wakil Bupati terpilih, dalam hal ini segala sesuatunya ya Sekda yang me-RAB. Ini harus dimasukkan ke program yang mana, terus sub kegiatan yang mana. Setelah proses itu dilakukan, baru nanti dibrifing lanjut dibreakdown berikut yang namanya RABD yang dibahas teman-teman komisi, Komisi A urusannya pemerintahan, komisi B urusannya pembangunan, komisi C urusannya keuangan, komisi D urusan kesejahteraan”, jelas Akhmat.
“Sejatinya adalah bagaimana pemerintahan yang baik, setelah itu bagaimana mendapatkan pendapatan asli daerah. Karena satu-satunya yang bisa diterapkan ini adalah PAD, untuk bisa membelanjakan dan memberikan sebuah program kepada masyarakat yaitu PAD yang harus kita tingkatkan. Setelah PAD ini ada, duitnya ada ya dibamuskan oleh teman-teman komisi B. Kalau wujud ini dari komisi A terus komisi C terus komisi B baru masyarakat kita secara otomatis sejahtera”, pungkas Akhmat.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini membahas berbagai isu mulai dari pendidikan, kesehatan, politik, hingga pariwisata dan pertanian. Masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya terkait pembangunan daerah. Acara “Wayahe Ngaji APBD” ini diharapkan dapat menjadi forum rutin untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah.
Aliansi Pendekar Lumajang berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan keadilan serta demokrasi di kabupaten Lumajang. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan Lumajang dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh warganya. (Jwo)
