Biaya Program Study Tour Yang Diadakan Oleh SMP NEGERI 2 Ngunut Patut Dikaji Ulang
Teks foto : SMP NEGERI 2 Ngunut
TULUNGAGUNG, DORRONLINENEWS.COM – Program Studi Tour Yang Akan Di Adakan SMP Negeri 2 Ngunut Tulungagung patut diduga jadi ajang pungutan liar untuk memperkaya diri yang dilakukan Oleh Oknum Guru Panitia yang bekerjasama dengan Kepala Sekolah.
Tidak tanggung tanggung EO penyedia jasa yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah Beserta Panitia ini berasal Dari Rekomendasi Dinas Pendidikan Tulungagung & Mkks SMP Negeri Tulungagung.
Dari beberapa temuan data dilapangan pihak sekolah di duga Mark Up Anggaran hingga jutaan Rupiah, bahkan dari hasil Ini baik Kepala Sekolah Dan Panitia meraup keuntungan hingga Puluhan Juta Rupiah.
Menurut Masroyan Kepala Sekolah SMPN 2 Ngunut menjelaskan via ponselnya 2/9/23 Kalau Program Tersebut Murni Permintaan Dari Walimurid jadi kami tinggal menidaklanjuti saja.
Rincian Biaya Yang Tertera Di Surat Edaran Untuk Wali Murid Sebesar 1.350.000 untuk tujuan wisata ke Bali & 900rb untuk tujuan ke Jogjakarta.
Besaran Anggaran Kegiatan Study Tour Ini Disama Ratakan di Seluruh SMP Negeri Di kabupaten Tulungagung,Karena EO Yang Ditunjuk Oleh Dinas Pendidikan Dan MKKS SMP Negeri Kabupaten Tulungagung ini Sama Yaitu Rahayu Wijaya Dimana EO Tersebut Selama Bertahun Tahun Yang Telah Mengkondisikan & Mengakomodir Seluruh SMP Negeri Kabupaten Tulungagung.
Perlu Diketahui Di Tulungagung menjadi ladang basah untuk kalangan Kepala Sekolah mulai dari SMPN hingga SMA dan SMK saat pengadaan program Wisata maupun Program Study Kampus / Kunjungan.
Betapa Tidak, anggaran / biaya yang mencapai Ratusan Ribu Hingga Sejutaan ternyata dijadikan ajang Mark Up Oleh Oknum Pejabat Di Dinas Pendidikan, Hingga Kepala Sekolah.
Anehnya Baik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi seakan mengindahkan peraturan yang diterapkan Oleh Kementrian Pariwisata yang salah satu sarat utamanya Penyenggara kegiatan harus sudah PT yang terdaftar di Kemenkumham, Ber NPWP PT, masuk Asosiasi dibawah binaan Kementrian Pariwisata, Menunjukan KPS,KIR,STNK Armada yang mau dipakai dan wajib mendaftarkan Asuransi perjalan Wisata untuk seluruh pesertanya.
Praktek seperti ini di Tulungagung tidak pernah terendus oleh dinas terkait dan aparat penegak hukum…kuat dugaan praktek mereka ini ini sudah terkondisikan secara turun temurun hingga menjadikan ladang bisnis abadi.
Ditempat terpisah kepala dinas pendidikan kabupaten Tulungagung Rahadi P.Bintara Saat Dikonfirmasi Sulit Untuk Ditemui,Bahkan Via Ponselnya Hanya Dibuka Saja Alias Tanpa Respon.
Sedangkan Heni Ketua MKKS SMPN Kabupaten Tulungagung Saat ditemui Terkait Dengan Piramida Tersebut Enggan Memaparkan Sama Sekali,Bahkan Pihaknya Terkesan Saling Lempar Ke Dinas Muaranya.
Heni Menambakan Pihak MKKS Hanya Melaksanakan Saja Untuk Tongkat Komando tetap di Di Dinas Pendidikan Yang Mengatur Seluruh Rekomendasinya.
Saya Hanya Ketua Mkks Mas,Saya Hanya Melaksanakan Perintah Saja Tandas Heni Kepada Media ini beberapa waktu lalu.(win)
