Prajurit Pusdiktek Kodiklatal Canangkan Pembangunan Zona Integritas
Teks Foto : Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kolonel Laut (T) Muh. Syarif, S.T., M.A.P memimpin prosesi penandatangan piagam zona integritas yang dilaksanakan di ruang Rapat Pusdiktek Kesatrian Bumimoro Kodiklatal Surabaya
SURABAYA, DORRONLINENEWS.COM – Prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas Korupsi. Dalam upaya mengokohkan komitmen tersebut Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kolonel Laut (T) Muh. Syarif, S.T., M.A.P memimpin prosesi penandatangan piagam zona integritas yang dilaksanakan di ruang Rapat Pusdiktek Kesatrian Bumimoro Kodiklatal Surabaya, Selasa, (29/9).
Hadir dalam penandatangan tersebut para Komandan Sekolah Perwira, Komandan Sekolah Bintara, Komandan Sekolah Tamtama Pusdiktek, selain itu hadir pula para Kabag dan Kama dijajaran Pusdiktek Kodikdukum.
Disela sela penandatangan Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kolonel Laut (T) Muh. Syarif, S.T., M.A.P menyampaikan bahwa Pusdiktek yang merupakan satuan kerja dibawah Kodikdukum Kodiklatal terus berkomitmen mendukung program pemerintah pencanangan pembangunan zona integritas dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Menurutnya salah satu upaya untuk mengokohkan komitmen tersebut dengan melakukan penandatangan piagam zona integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusdiktek.
“Perlu dipahami bahwa pencanangan zona integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas korupsi akan tetapi harus tetap komitmen dan dijaga pelaksanaannya.” Terang pamen melati tiga dipundak tersebut.
Lebih lanjut disampaikan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Pusdiktek harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi serta berdedikasi. Selain itu secara terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan, khususnya dalam menjalankan program reformasi birokrasi. (Penkodiklatal/Lono)
