Pemerintahan

Di Tanya Data ADK,Camat Kota Memilih “Bungkam”

Pemkab Sampang

Teks foto : Suasana audensi Komisi 1 DPRD bersama LSM JCW Dan LSM Lasbandra

MADURA, DORRONLINENEWS.com– Pentolan LSM Jatim Corruption Watch (JCW) dan LSM Lasbandra menggelar audiensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur kamis,(30/01/2020).

Selain anggota komisi 1, Ketua Dewan Fadol juga hadir saat audensi.

Audiensi yang di lakukan dua pentolan LSM ini untuk menyikapi persoalan program alokasi dana kelurahan (ADK) yang menuai sorotan paska pekerjaan terlaksana di lapangan.

H.Tohir selaku ketua LSM JCW bilang realisasi program ADK di enam kelurahan diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan realisasi pekerjaan yang tidak sesuai RAB.

“Ada beberapa pekerjaan dimana pekerjaannya di indikasi menyimpang dari RAB, selain itu ada beberapa pekerjaan ADK dimana pekerjaannya yang belum selesai 100 %, namun sudah mengajukan proses pencairan ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ripai ketua LSM lasbandra juga menambahkan bahwasanya realisasi pekerjaan ADK di enam kelurahan dari awal sudah bermasalah.

“Baik dari kualitas pekerjaan dan bahan material yang di gunakan banyak yang tidak sesuai.

Saya berani pastikan material uditch untuk program ADK tahun 2019 50% tidak berstandar SNI jelasnya.

Yudhi Adidarta Karma terkesan tidak menjawab atas tudingan yang di lontarkan dua pentolan Lsm ini.

Tidak hanya diam, Camat Kota Sampang bersama enam Lurah yang hadir saat audiensi juga bungkam dan tidak bisa menyajikan data yang diminta oleh anggota dewan.

Data yang di kasih hanya data lokasi kegiatan dan jenis pekerjaan, sedangkan RAB dan tidak di sertakan.

Namun camat kota bilang untuk masalah pekerjaan itu semua sudah terlaksana dan sudah sesuai.

“Saya kira untuk masalah pekerjaan itu sudah sesuai” ujarnya.

Diketahui,pada tahun 2019,enam kelurahan mendapat kucuran dana baik dari APBN maupun APBD dengan total dana sebesar 7,2 Milyar.(awa/Lono)

Komentar

Berita Terkait

Back to top button
Close