DPRD Gresik Tak Perlu Bentuk Pansus Sungai Kalilamong Papar Direktur LBH Fajar Trilaksana

Teks Foto : Direktur LBH Andi  Fajar Yulianto

GRESIK, DORRONLINENEWS.com -Penanganan  Sungai Kalilamong tidak perlu membentuk Pansus penanganan Banjir Sungai Kalilamong kata Direktur LBH Fajar Trilaksana (FT) Andi Fajar Yulianto.

Menurut Fajar, pembentukan pansus itu tak perlu. Sebab, pemerintah daerah (Pemda) Gresik sudah membentuk Tim Penanganan Banjir Kali Lamong.

“Di dalam tim itu sudah ada Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), dan instansi terkait lain. Sehingga, DPRD tidak berlu bentuk pansus,” ujar Fajar kepada DORRONLINE, Jumat (31/01/2020).

Menurut Fajar, DPRD lebih baik memaksimalkan fungsi pengawasan dan mengoptimalkan dukungan anggaran yang diperlukan untuk teknis pengendalian banjir bersama Pemerintah Kabupaten.

“Dalam penanganan Banjir Sungai Kalilamong, Kabupaten Gresik tidak bisa sendirian. Sebab, ada karesidenan Bojonegoro yang di dalamnya ada Kabupaten Lamongan, dan Mojokerto yang harus sama-sama turut berpikir dan mengupayakan pengendalian dan normalisasi sungai Kali lamong,” ungkapnya.

“Apalagi, sudah ada regulasi Perpres No. 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi nasional di kawasan Gerbangkertosusila. Dalam Perpres itu, penanganan banjir Kali Lamong masuk dalam tiga program prioritas nasional di wilayah Gerbangkertosusila,” terang Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.

“Kalau wilayah tersebut (Gerbangkertosusila, Red) terjadi banjir, maka bisa mengganggu program pemerintah. Makanya, Pemerintah Jatim dan pemerintah pusat sangat berkepentingan untuk menuntaskan banjir dungai Kalilamong,” urai pria yang juga Sekretaris MKGR Gresik.

Pemerintah Pusat, tambah Fajar, juga telah menetapkan penanganan banjir Sungai Kaliamong dalam program nasional percepatan pengendalian banjir Kali Lamong.

“Untuk itu, yang diperlukan dalam penanganan banjir Kali Lomong adalah sinergitas antar wilayah yang dilalui anak Sungai Bengawan Solo dan pihak terkait. Bukan pansus yang dibutuhkan,” pungkasnya. (Lono)