APBN 2025, untuk Wilayah Jatim Dialokasikan Rp 125, 31 Triliun
SURABAYA, DORRONLINENEWS. COM. — Presiden RI Prabowo Subianto, menetapkan alokasi APBN tahun 2025 untuk wilayah Jawa Timur sebesar Rp125,31 triliun. Dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp41,81 triliun dan TKD sebesar Rp83,5 triliun.
Dana dari APBN itu diserahkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (13/12/2024).
Penyerahan DIPA dan TKD ini dilakukan dengan penekanan tombol sirine oleh Pj. Gubernur Adhy didampingi oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Didyk Choiroel. Hal ini menandai bahwa akun DIPA dan TKD yang diserahkan sudah terbuka aksesnya dan dapat dilihat melalui username dan password yang sudah dibagikan ke masing-masing instansi.
Berdasarkan ketetapan Presiden RI Prabowo Subianto, alokasi APBN tahun 2025 wilayah Jawa Timur sebesar Rp125,31 triliun. Dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp41,81 triliun dan TKD sebesar Rp83,5 triliun.
Sementara untuk wilayah Jawa Timur tahun anggaran 2025, terdapat 1.299 DIPA dengan total Rp41,81 triliun. Angka ini terdiri dari Rp4,91 triliun untuk kantor pusat, Rp36,76 triliun untuk kantor daerah, Rp22,72 miliar untuk dekosentrasi, dan Rp119,56 miliar untuk tugas pembantuan.
Sedangkan, alokasi TKD 2025 terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp12,83 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp43,09 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp2,1 triliun, DAK Non Fisik Rp 16,89 triliun, hibah Rp23,54 juta, dana desa Rp8,03 triliun, serta insentif fiskal Rp531,02 miliar.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa DIPA dan TKD yang ditetapkan tersebut sudah rinci. Maka dari itu harus dimanfaatkan dengan baik pengelolaannya. Ia juga menyebut ada penambahan alokasi seperti di DBH yang akan difokuskan ke sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
“Saya pikir ini sudah detail semua. Memang ada penambahan sedikit untuk provinsi terkait dengan dana bagi hasil. Kalaupun ada tambahan kepada kita, akan kami fokuskan kepada pendidikan dan kesehatan. Selain itu untuk meneyelesaikan terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.
Prioritas pembangunan di sektor pendidikan ini, kata Pj. Gubernur Adhy, sebesar 32 persen dan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Alokasi ini melebihi mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Selebihnya perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi apapun yang terjadi terkait kondisi fiskal, tetap harus kita optimalkan,” jelasnya.
Pengoptimalan ini bertujuan untuk memenuhi asumsi dasar ekonomi makro pada 2025 mendatang. Yang meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen; tingkat bunga tahun 7,0 persen; harga minyak mentah 82 US dollar per barel; inflasi 2,5 persen; nilai tukar rupiah Rp16.000 per 1 US dollar; lifting minyak 605.000 Barrel Oil Per Day (BOPD); serta lifting gas bumi sebesar 1.005 ribu Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD).
Sementara itu, Kakanwil DJPb Jawa Timur Didyk Choiroel mengatakan bahwa penyerahan DIPA dan TKD ini untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Yang di antaranya meliputi ketahanan pangan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur untuk melanjutkan konektivitas antar wilayah.
“Ini semua dicerminkan dari alokasi ini. Jadi baik daerah maupun nasional kita mendukung program pemerintah pusat. Seperti Makan Siang Bergizi bagi anak sekolah. Itu sedang dibuat alokasi anggarannya. Jadi kita harus menyiapkan dukungan,” pungkasnya.(yous)
