Gubernur Khofifah : Lawan Corona Harus Berbasis Ilmu Pengetahuan , Data dan Melibatkan Pakar*

Teks Foto : Gubernur Khofifah Resmikan Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular RSUD dr Soetomo.

SURABAYA, DORRONLINENEWS.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular serta Mobile Molecular Laboratory RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Jum’at (17/7). Pusat Pelayanan, Pendidikan dan Riset Penyakit Menular ini didukung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair).

Khofifah mengatakan, peresmian fasilitas ini menjadi salah satu jawaban atas arahan Presiden RI Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi pada saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur tanggal 25 Juni lalu.

Saat itu Presiden berpesan untuk memberikan layanan kesehatan khususnya covid – 19 berbasis ilmu pengetahuan dan data science serta melibatkan scientist. Pesan itu kembali diulang Presiden saat pengarahan kepada para Gubernur di Istana Bogor Rabu (15/7) lalu.

“Kehadiran Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular ini sangat penting. Ini menjadi kuat karena disupport oleh FK Unair, dual system antara kekayaan keilmuan FK Unair serta kekayaan para ahli di RSDS,” kata Khofifah.

Menurutnya, keberadaan Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular ini menjadi bagian dari penguatan percepatan pelayanan Covid-19 di Jatim, serta penyakit menular lainnya terutama di RSDS.

Khofifah memaparkan, sesuai Hospital Disaster Plan RSDS, ada empat fase penyiapan layanan Covid-19 di rumah sakit ini. Fase I atau Fase Adaptasi adalah fase darurat sambil membangun sarpras standar dengan tekanan negatif untuk mengatasi luapan pasien.

Sedangkan, Fase II atau Fase Standarisasi adalah fase penyediaan fasilitas layanan rawat inap dan rawat darurat bertekanan negatif untuk 200 tempat tidur yang rencana selesai Juli-Agustus 2020 ini.

Sementara, Fase III atau Fase Pemantapan adalah fase dimana semua fasilitas layanan pasien di RSDS sudah dengan cepat memisahkan pasien Covid dan Non Covid (termasuk pengembangan Rawat Jalan). Fase pemantapan untuk menyambut era New-Normal ini, kata Khofifah, diharapkan selesai pada akhir bulan Desember 2020. Adapun Fase IV adalah fase pengembangan sampai dengan 500 tempat tidur.

“Hospital disaster plan ini melihat fase satu sampai dengan empat. Milestone ini tidak sekedar menjadi bagian dari cita-cita, mimpi, tapi juga perencanaan kita banwa ada tahapan-tahapan yang sudah dicapai dan dilakukan secara terukur,” bebernya.

Dalam Hospital Disaster Plan ini, lanjut dia, RSUD dr Soetomo telah menyiapkan berbagai langkah. Seperti kesiapan SDM yakni dokter dan perawat, serta kesiapan Alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD). Terutama untuk dokter dan perawat , sejak awal Maret 2020, RSDS telah mendata ulang jumlah perawat berdasarkan usia dan kondisi co-morbidnya. Pasalnya, selama 24 jam pasien Covid-19 akan bersama perawat.

Hospital Disaster Plan yang disiapkan ini untuk memberikan penanganan sebaik mungkin apabila terjadi lonjakan pasien, yakni melalui optimalisasi penanganan pasien dan juga pengorganisasian secara profesional.

Menurut Khofifah, apa yang dilakukan RSUD dr Soetomo bersama dengan FK Unair ini merupakan investasi luar biasa dari ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat penanganan Covid-19. Bagaimana hasil dari kajian-kajian ilmiah serta keilmuan yang dilakukan mampu bermanfaat saat ini dan ke depannya.

“Apa yang dilakukan oleh seluruh sistem pelayanan rumah sakit rujukan, para dokter, tenaga medis serta paramedis, InsyaAllah semua sudah kita lakukan maksimal dan terukur. Sekarang bagaimana mengendalikan lebih signifikan supaya angka yang terpapar dan yang meninggal bisa kita turunkan, dan yang sembuh terus bisa kita tingkatkan. Apalagi saat ini tinggal enam daerah di Jatim yang zona merah,” katanya.

*Bagian dari Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*

Khofifah menambahkan peresmian Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular serta Mobile Molecular Laboratory ini juga termasuk bagian dari refirmasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan revisi RKP dan RKPD serta center of excellent yang bisa memberikan jawaban dari permasalahan penyakit menular dan infeksi termasuk Tuberculosis (TB) di Jatim. Dimana penyakit TB di Indonesia merupakan peringkat tiga dunia. Sedangkan Jatim nomor satu di Indonesia.

Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi saat Musrenbangnas secara virtual beberapa waktu lalu, yakni akan ada revisi dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2021 berkaitan dengan reformasi sosial dimana di dalamnya ada reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

“Kami juga akan segera merevisi RKPD Provinsi Jatim tahun 2021 dengan memberi penguatan pada reformasi Sistem Kesehatan Nasional” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta dan mengajak seluruh akademisi untuk mencari format terbaik, tercepat dan efektif untuk bisa menurunkan angka TB di Jatim secara signifikan berdasarkan kajian ilmiah dan telaah keilmuan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran manajemen RS.Dr. Soetomo atas inisiasi untuk mendirikan Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular kemudian ditambah dengan Mobile Molecular Laboratory untuk melakukan penjangkauan pasien. Harapan kita dengan didukung FK UNAIR, lembaga ini akan menjadi bagian yang efektif untuk melakukan berbagai percepatan layanan kesehatan khususnya untuk penyakit menular dan infeksi,” pungkasnya. (Yous/Lono)