HKTI Di Lumajang 2 Kubu Terserah Masyarakat Petani Memilih
LUMAJANG,DORRONLINENEWS.COM – Jembatan penghubung dua dusun di desa Karanganom, kecamatan Pasrujambe akhirnya mulai dibangun jembatan darurat dari bambu. Kelompok Tani “Harapan Satu” bersama warga setempat menggelar kerja bakti membangun jembatan darurat dari bambu, dibawah koordinator ketua HKTI Muldoko kabupaten Lumajang.
Ketua HKTI Muldoko kabupaten Lumajang masa jabatan sampai 2027, Iskhak Subagio SE selaku penggerak kelompok tani Harapan Satu saat dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa hari ini dirinya menggerakkan masyarakat dalam bentuk swadaya menggelar kerja bakti membangun jembatan darurat. “Karena ini jembatan usaha tani, kalau ini tidak segera dilakukan pembangunan, maka para petani ini biayanya akan meninggi”, ujar Iskhak disela kegiatan kerja bakti.
“Sudah terlalu lama kami kesulitan akses jalan ke lahan pertanian, harapan kami ini bisa menjadi langkah awal agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur di desa ini. Termasuk pasca panen, saat mereka panen mereka harus memutar. Yang harusnya ongkos hanya 15 ribu sekarang bisa jadi 50-60 ribu, ini yang menjadi perhatian kami bahwa kedepan masyarakat ini harus aktif untuk melaksanakan kerja bakti dalam bentuk swadaya masyarakat”, ungkapnya.
Disinggung terkait HKTI dua kubu, kepada awak media Iskhak menjelaskan, bahwa dirinya masih sah sampai tahun 2027 SKnya. “HKTI ini secara Nasional memang dari dulu ada dua kubu, jadi pasca pak Prabowo tidak menjadi ketua HKTI, HKTI pecah, satu dikubunya Muldoko dan satunya dikubu Fadly Zon. Untuk di kabupaten Lumajang sudah 15 tahun yang lalu, kami yang dari kubunya Muldoko sudah aktif melakukan kegiatan. Yang barusan dilantik di pendopo kabupaten itu yang dari kubunya Fadly Zon, kami sendiri sesuai dengan musyawarah daerah yang kita lakukan pada tahun 2022 kami terpilih secara aklamasi sebagai ketua HKTI periode kedua di kabupaten Lumajang”, terang Iskhak.
“Dan berakhir pada musda 2027 mendatang. Kalau pada kami posisinya ada pada petani, jadi petani merasakan didampingi oleh yang mana. Kami juga tidak memaksa kepada para petani untuk memilih yang mana, pada dasarnya kami sesuai dengan namanya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu yang kita laksanakan. Jadi selama ini hubungan kita dengan TNI-POLRI, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas masih tetap. Dan ciri kami dari dulu adalah menggerakkan masyarakat tani berswadaya dulu, tidak berpersepsi bahwa kelompok itu mendapatkan bantuan. Jadi yang akhirnya kelompok tani tidak jalan kalau tidak dapat bantuan”, pungkas Iskhak, Minggu (09/06/2025). (Jwo)
