Ilegal… Penanaman Tiang Provider My Republik Tanpa Disertai Izin Dari Dinas Terkait
NGANJUK, DORRONLINENEWS.COM – Banyaknya keberadaan penanaman tiang provider, baik yang berada di pinggir jalan raya maupun yang masuk ke kawasan pemukiman warga banyak sekali ditemukan, bahkan bisa di bilang seperti jamur.
Penanaman tiang provider My Republik dengan ciri ujung tiang di kasih cat warna merah, tepatnya di jalan Kabupaten yang berada di kawasan wilayah Desa Banaran Kecamatan Kertosono diduga tidak ada izin sama sekali.
Saat tim media di lokasi penanaman tiang provider dan saat tim media menjumpai Riki selaku mandor provider, Riki menyuruh menghubungi Thoriq selaku orang kantor dan yang mengatur perizinannya
Setelah mendapatkan nomer wa nya Thoriq, kemudian tim media melakukan konfirmasi via seluler, saat di tanyai terkait perizinannya, Thoriq mengakui kalau belum izin ke Dinas PUPR Nganjuk.
Kemudian tim media di temui oleh cak Minto selaku orang lapangan, cak Minto sendiri membenarkan kalau penanaman tiang provider My Republik tersebut tidak berizin hanya mengetahui kepala desa Banaran saja, ujar cak Minto
Maka tidak heran pemasangan tiang internet tersebut menjamur ke beberapa tempat yang kiranya banyak yang padat penduduk maupun dikawasan perumahan. Karena keuntungan dari bisnis tersebut sangat menggiurkan.
Hanya saja, keberadaan pemasangan tiang internet itu acapkali tidak berizin. Dan ini yang terkadang menjadi polemik dari berbagai lintas sektoral, baik dari warga masyarakat sekitar maupun Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan Legal, Perizinan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Padahal, sama halnya dengan pemasangan tiang listrik PLN, maka pemasangan tiang internet atau Fiber Optik (FO) juga wajib untuk mengurus dan mengantongi surat izin dari beberapa Dinas terkait, baik dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Daerah.
Pemasangan tiang provider My Republik diduga tidak mengantongi surat izin dari Dinas Pekerjaan Umum, karena ruas jalan yang di tanam tiang provider itu adalah ruas jalan kabupaten
Selain itu juga proyek tersebut diduga kuat mengangkangi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik lndonesia nomor 36, tahun 2013, tentang pelaksanaan perluasan jaringan telekomunikasi, multimedia dan informatika.
Sementara itu menurut Didi Sungkono, S.H.,M.H menjelaskan, “perlu difahami dan diketahui tentang pelaksanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi, multimedia dan informatika tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No. 36 Tahun 2013, artinya disini siklus perizinannya juga harus lengkap dan tidak bisa pararel” ucap Didi
Selanjutnya kebanyakan para vendor tidak melaksanakan pekerjaan proyeknya sambil mengurus administrasi perizinannya. Dan bilamana kalau memang mereka mengurus izin untuk kepentingan bersama, sering dilakukan hanya pengurusan izin lingkungan seperti izin ke RT dan RW saja.
“Meskipun kebutuhan serba internet yang mendorong banyak perusahaan provider masuk ke berbagai pelosok untuk memperluas jangkauan. Akibatnya, kabel fiber optik (FO) banyak sekali bergelantungan diberbagai tempat. Dan diduga masih banyak yang belum berizin dari Dinas terkait. Perusahaan provider sepertinya menghindari ‘Cost Social’ yang lebih tinggi.” Ujar Didi
“Dalam hal ini, Pemerintah melalui Dinas terkait mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kominfo, hingga Satpol PP harus proaktif dalam menangani setiap ada pekerjaan, karena ini menyangkut PAD kita bisa bertambah untuk pembangunan di kabupaten Nganjuk. Terutama tentunya kami berharap agar Satpol PP lebih tanggap untuk merespon Masyarakat dan Media. Dan apabila memang tidak berizin harus ditindak tegas untuk setiap penanaman tiang internet tetsebut,” ungkap Didi
(Tim)
