Kepala Desa Kedungturi Jadi Omongan Warganya, Terkait Dugaan Mark-up Anggaran PJU

JOMBANG, DORRONLINENEWS.COM – Warga Desa Kedungturi Kecamatan Gudo kabupaten Jombang, saat ini semakin kritis terkait bantuan yang di berikan pemerintah kepada desanya.
Beberapa tahun yang lalu di desa ini pernah ada permasalahan yang serius, sampai warga melakukan demo di desa tersebut. Kini masyarakat Desa Kedungturi Kecamatan Gudo semakin pandai dan sudah semakin jelih untuk memantau segala bantuan yang di terima di desanya. Sehingga bantuan apapun yang di terima di desanya sekarang selalu di sorotinya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, masyarakat desa Kedungturi di hebohkan dengan ulah kepala desa, yang dimana dalam pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) yang bersumber dari dana desa dan di bangun di atas jalan kabupaten, menuai banyak keritikan dari warganya sendiri.
“Masak lampu model gini per unitnya 3 juta lebih” ujar warga setempat
Bahkan ada lagi yang mengatakan, “lampu kayak gini gak sampai menghabiskan biaya 1 juta rupiah mas” ujar warga setempat
Yang lebih tragis lagi saat berita tersebut menyebar ke warga dan tokoh tokoh masyarakat, bahkan masyarakat awam, mereka semua pada mengkritik kepala desa.
Di grup desa juga muncul berbagai komentar
- Perlu di perdalam buktine gawe laporan nang pihak terkait KPK, Polres
- koyoke positif, wong lurahe bangun terus Nok omahe
- ngumpulno data, gawe laporan terus demo
- malah apik lek ngunu, gelem geleki proyek-proyek liyane akeh iku gawe nambah datane
- tak kandani ra sah demo, BB pokok valid
Totok “BIDIK” selaku Ketua MIO (Media Independen Online) Jombang mengatakan, ” kalau di lihat percakapan diatas membuktikan kalau warga Desa Kedungturi sudah semakin kritis, dan diduga kurang senang dengan kepemimpinan kades Sugito saat ini, karena sudah di nilai tidak sesuai dengan harapan mereka” ujar Totok
“Denga adanya dugaan mark up anggaran atas pembangunan penerangan jalan umum (PJU), kami berharap agar pihak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjutinya” terang Totok.
“Perlu diketahui, dugaan pada kasus korupsi di sektor desa saat ini semakin meningkat. Tren kasus korupsi di desa melonjak drastis.
Beberapa modus korupsi yang di lakukan oleh perangkat desa suatu contoh penggelembungan dana (mark- up), modus satu ini biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa, seperti pada pengadaan PJU ( Penerangan Jalan Umum) di Desa Kedungturi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tersebut. Biasanya pada penggelembungan alokasi dana kegiatan itulah terjadi nya mark- up. Salah satunya adalah menaikkan harga pembelian, dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) harga pembelian pada pengadaan barang tersebut di naikkan. Jadi pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasinya. Adanya modus pada pengadaan barang dan jasa (PJU) di Desa Kedungturi Kecamatan Gudo semakin kuat adanya “Mark- Up” pembelian barang. Semakin kuat mengarah pada tindakan korupsi uang negara yang di duga kuat di buat bancak’an. (Bersambung)
(Pras/tim)