Diduga Dinas Pertanian Bidang Peternakan Lakukan Penyalahgunaan Dana BOP Vaksin PMK
LUMAJANG,DORRONLINENEWS.COM – Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Lumajang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Pemerintah (BOP) untuk vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun anggaran 2022-2024. Dugaan penyalahgunaan dana ini mencuat setelah adanya laporan dan temuan sejumlah pihak yang meragukan penggunaan dana tersebut, yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program vaksinasi hewan ternak di wilayah kabupaten Lumajang.
Menanggapi hal tersebut, Anton Sujatmiko SH MH, seorang advokat dan penasehat hukum dari Kantor Hukum Anton Sujatmiko SH MH & Partner, mengirimkan somasi resmi kepada Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Lumajang. Dalam somasi tersebut, Anton Sujatmiko menuntut agar pihak dinas memberikan klarifikasi serta laporan penggunaan dana BOP vaksinasi PMK yang seharusnya digunakan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap Dinas Pertanian menjawab surat kami, agar keterbukaan dan transparan anggaran BOP petugas vaksin PMK di kabupaten Lumajang jelas berapa sebenarnya anggaran yang sudah terealisasi kepada petugas yang memberikan vaksin. Kami minta APH dan kejaksaan juga harus memantau benar anggaran yang berasal dari APBN yang sebenarnya. Jika terbukti ada indikasi penyalahgunaan dana, kami akan menempuh jalur hukum untuk memastikan adanya akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat dan peternak yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini”, ujar Anton.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Drh Endra Novianto saat dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa Dinas belum memberikan tanggapan resmi terkait somasi yang telah dikirimkan. “Karena kegiatan diaku oleh dinas, jadi saya nunggu instruksi dari pimpinan. Info yang kami terima dari pimpinan, bahwa untuk data-data yang terkait dengan kegiatan itu kan memang ada aturannya. Kepada siapa saja kita boleh memberikan, instruksi pimpinan seperti itu”, ungkap Endra, Selasa (25/02/2025).
“Saya punya pimpinan yang mengendalikan kegiatan, yang berhak menjawab pimpinan, InsyaAllah pimpinan sudah tahu. Untuk semua pencairan anggaran semua ke pimpinan, SOP SPJnya. Pimpinan sudah tahu kegiatan ini, jadi semua kegiatan di dinas ini beliau yang mengendalikan. Saya menjabat disini sejak 2023, sebelumnya kegiatan ini sudah jalan. Anggaran dari pusat turun ke rekening bendahara BOP, dan dihari itu juga langsung masuk ke rekening masing-masing bendahara Puskeswan. Jadi bendahara BOP tidak pernah pegang uang, dari pusat anggaran turun ke dinas peternakan Surabaya terus ke bendahara kabupaten terus ke koordinator Puskeswan”, jelas Endra.
Ditambahkan Endra, bahwa semua itu sudah sesuai juklak juknisnya. Kalaupun tidak sesuai propinsi tidak akan mencairkan kata Endra. Namun yang disayangkan awak media saat mau konfirmasi sulit untuk ketemu Kabid peternakan, dikatakan kepada yang berada disitu bahwa Kabid peternakan tidak ada. Setelah awak media pamit, selang beberapa menit Kabid peternakan ternyata ada keluar dari ruangan kepergok awak media. (Jwo)
