Minimalisir Pelanggaran Kogartap III/Surabaya Gelar Upacara Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi
Tf : Kogartap III/Surabaya Gelar Upacara Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi
SURABAYA, DORRONLINENEWS.COM – Upacara gelar operasi Gaktib (Gabungan Ketertiban) dan operasi Yustisi Pom TNI TA 2024 yang dipimpin oleh Kasgartap III/Surabaya, Brigjen TNI Mar Agung Trisnanto, berlangsung dengan khidmat di lapangan A. Yani Kodam V/Brawijaya.
Tujuan dari Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi tahun 2024 ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas petugas dan subyek hukum melalui upaya edukasi yang intensif. Program kerja Polisi Militer TNI dalam menegakkan hukum dan disiplin bagi seluruh prajurit dan PNS TNI.
Dalam amanatnya Kasgartap juga mengungkapkan data mengenai angka pelanggaran pada Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun sebelumnya. Angka pelanggaran pada Operasi Gaktib mengalami kenaikan sebesar 0,76% dari tahun sebelumnya, sementara angka perkara pada Operasi Yustisi mengalami penurunan signifikan sebesar 18,98%. Diharapkan bahwa pada tahun 2024 ini, prajurit dan PNS TNI dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum, sehingga angka pelanggaran dan perkara dapat berkurang.
Prioritas dari penyelenggaraan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi tahun ini, yaitu meningkatkan kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit TNI, mencegah arogansi prajurit yang merendahkan martabat dan citra TNI, serta mencapai prajurit TNI yang tangguh untuk mendukung pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan Indonesia Maju.
Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI akan digelar sepanjang tahun 2024 dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Brigjen TNI Mar Agung Trisnanto mengakhiri amanatnya dengan memberikan penekanan kepada seluruh prajurit TNI, khususnya jajaran POM TNI, untuk melaksanakan tugas dengan meningkatkan keimanan, menjadi TNI yang PRIMA, menguasai tugas dan tanggung jawab, memanfaatkan teknologi dan informasi, serta menjaga nama baik TNI dan memperkuat sinergitas dengan aparat penegak hukum lainnya. (Pendam V)
