GMPK Laporkan SMAN 1 Lumajang Dengan Dugaan Korupsi DAK Milyaran Rupiah
Tf : Kantor SMAN 1 Lumajang Dengan Dugaan Korupsi DAK Milyaran Rupiah
LUMAJANG, DORRONLINENEWS.COM – Tranparansi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD provinsi Jawa Timur tahun 2023, untuk pembangunan dan atau rehabilitasi gedung di SMA Negeri 1 Lumajang terkesan semrawut. Dalam hal ini tidak ada kejelasan pihak ketiga atau pihak pelaksana, dengan anggaran milyaran lebih.
LSM GMPK pastikan lapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 2 pasal pelanggaran, melanggar undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Tindak Pidana Korupsi. Guntur Nugroho ketua DPD GMPK Lumajang menyatakan dengan tegas kepada awak media, bahwa hal ini menjadi kekacauan manajemen yang berdampak kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
“Dipastikan tidak ada LPJ (Laporan Pertanggungan Jawab) karena pekerja-pekerja tidak dikontraktualkan dengan jelas, artinya kekacauan pengelolaan ini sudah langsung dikategorikan kerugian negara seratus persen, itu sudah dianggap korupsi. Pihak-pihak terkait tersebut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran DAK tahun 2023”, tegas Guntur, Rabu (07/02/2024).
Pandangan hukum DPD GMPK kabupaten Lumajang, 021/PH/DPD. GMPK. LMJ/ II/2024 tentang kajian dan kronologi peristiwa hukum yang terjadi di SMA Negeri 1 Lumajang, kabupaten Lumajang atas dugaan tindak pidana Korupsi anggaran DAK tahun 2023 oleh pihak SMA Negeri 1 dan Komite, dengan ini kami (GMPK) mengadukan:
- Sdr Pengurus Komite SMA 1
Lumajang. - Sdr Kepala SMA Negeri 1
Lumajang. - Sdr Bendahara SMA Negeri 1
Lumajang.
Guntur menjelaskan, bahwa dirinya Jum’at besok resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi SMA Negeri 1 Lumajang. “PPID SMA Negeri 1 Lumajang tidak merespon surat yang kami layangkan, yaitu permintaan informasi terkait data Pengelolaan Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 untuk pembangunan dan atau rehabilitasi gedung SMA Negeri 1 Lumajang”, pungkas Guntur. (Jwo)
