Optimalkan Peran BUMD, KWG-DPRD Gresik Bakal Gelar Dialog Publik
Teks foto : Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir
GRESIK, DORRONLINENEWS.COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan plat merah memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan inovasi dalam pengembangan usaha melalui penguatan koneksi maupun jejaring lintas elemen.
Melihat urgensi peranan tersebut, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) berkolaborasi dengan DPRD Gresik menggagas dialog publik dengan tema “Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah Melalui BUMD”. Dialog publik ini bakal digelar di Hotel Horisson, Gresik pada bulan September tahun 2022.
Tema ini sengaja diinisisi KWG sebagai bentuk ikhtiar menjalankan peran pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi untuk mendorong BUMD dalam memberikan layanan kepada publik yang lebih baik, serta membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD guna menopang pembiayaan pembangunan.
Ketua KWG, M. Syuhud Almanfaluty menyatakan bahwa Pendapatan Daerah (PD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam setiap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maupun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) merupakan sumber penguatan postur fiskal belanja pembangunan.
“Jadi, baik PD yang di antaranya bersumber dari dana tranfer (pusat), maupun PAD yang di antaranya bersumber pendapatan asli daerah seperti BPHTB, PPJ, PBB, IMB (PBG), dan lainnya, merupakan sumber penting untuk kekuatan fiskal APBD Gresik selama ini,” kata Syuhud.
“Untuk itu, Pemkab Gresik selama ini memiliki ketergantungan sangat kuat terhadap 2 sumber fiskal tersebut baik untuk biaya belanja langsung maupun tidak langsung,” imbuh dia.
Mengacu penetapan APBD Gresik tahun 2022, Syuhud menerangkan bahwa kekuatan fiskal pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara kekuatan fiskal belanja diproyeksikan sebesar Rp 3,4 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp 1, 2 triliun lebih, dana transfer Rp 2,2 triliun lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 17 miliar.
“Jadi, dari kebutuhan belanja pembangunan Rp 3,6triliun pada APBD 2022, sumber pendapatan daerah mayoritas masih disuntik dari dana transfer,, Rp 2,2 triliun,” ungkapnya.
Karena itu, jika ingin menggemukkan postur PAD untuk mempercepat program pembangunan, Pemkab Gresik harus bisa mengoptimalkan dan menggali semua potensi yang ada. Salah satunya melalui BUMD yang dimiliki.
“Saat ini Pemkab Gresik memiliki tiga perusahaan pelat merah, yakni BUMD PT Gresik Migas, Perumda Giri Tirta, dan PD Bank Pasar. Tiga perusahaan daerah ini tengah diusung DPRD dan KWG dalam dialog publik ” Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah Melalui BUMD,” terang Syuhud.
Dialog publik tersebut, sambung Syuhud, diinisiasi KWG bekerjasama dengan DPRD Gresik sebagai bentuk ikhtiar untuk memaksimalkan peran tiga BUMD. Baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik), maupun membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD untuk menopang kekuatan fiskal APBD Gresik agar makin besar.
“Kita tahu setiap pembahasan RAPBD kekuatan fiskal belanja lebih besar dari pendapatan. Makanya, selalu terjadi defisit (kurang) anggaran,” bebernya.
Diharapkan, dengan dialog publik ini, peran ketiga BUMD tersebut dalam memberikan pelayanan publik, dan mencari sumber pendapatan untuk daerah bisa lebih maksimal.
“Sehingga, bisa memberikan kontribusi besar terhadap PAD untuk menopang belanja pembangunan guna terwujudnya program Nawa Karsa yang diusung oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah menuju Gresik Baru yang lebih maju,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menjelaskan, peningkatan PAD tidak bisa terlepas dari peran BUMD. Sebab sumber pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan pajak maupun pengelolaan kekayaan aset daerah.
“Sumber pendapatan asli daerah di APBD tahun 2022 diestimasikan 1,2 triliun lebih, dan di tahun 2023 di mark up lagi menjadi sekitar 290 miliar, itu kalau tidak memerankan BUMD yang hari ini sedang menata diri dan hanya mengandalkan penghasilan pajak maupun potensi kekayaan daerah maka akan berat,” ungkap Qodir.
Politisi asal Gresik Selatan ini menyebut, BUMD memiliki 2 fungsi penting dalam menopang peningkatan PAD, yakni memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan deviden atau pembagian laba perusahaan yang bisa disetor kepada APBD.
“Pendapatan BUMD saat ini masih kecil, tapi potensi peningkatan daerah ada dengan catatan diberikan kewenangan pengelolaan kekayaan daerah untuk BUMD, dan juga melihat perbaikan managemen tiga BUMD tersebut kita optimis deviden ke depan bisa meningkat,” paparnya.
Qodir menjelaskan bahwa dialog publik yang diinisiasi oleh KWG dan DPRD Gresik merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor 1 tahun 2022) tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penenaman modal atau usaha.
“Harapannya, aturan ini bisa menaikkan kelas para pelaku UMKM Gresik. Sebab jika mengacu aturan tersebut, setiap pengusaha yang masuk ke daerah harus memelibatkan atau menjalin mitra dengan para pelaku usaha maupun UMKM dari wilayah setempat,” tutupnya. (Adv/Lono)
