Kantor DPRD Kota Probolinggo Ditutup Dan Dilakukan Penyemprotan Desinfektan
DPRD kota Probolinggo
Teks Foto : Petugas BPPB sedang menyemprot dengan Desinfektan Kantor DPRD Kota Probolinggo
PROBOLINGGO, DORRONLINENEWS.com –
Dengan adanya 2 orang terpapar covid 19 anggota dewan dan karyawannya maka maka dari pemerintah melalui BPBD melakukan tindakan dan kantor Dewan ditutup sementara.
Kemudian Menyusul adanya satu anggota DPRD Kota Probolinggo dan seorang pegawai di Sekretariat DPRD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyemprot disinfektan secara rutin ke semua ruangan di kantor yang terletak di Jalan Suroyo itu.
Seperti yang terpantau Selasa (21/7), Wali Kota Hadi Zainal Abidin memantau langsung proses penyemprotan yang dilakukan petugas BPBD. Saat ini kantor DPRD sedang ditutup untuk sementara, pegawai sekretariat pun tidak nampak beraktivitas. Hanya ada sekretaris DPRD dan para kabag.
“Kami langsung melakukan penyemprotan dimana titik-titik aktivitas mereka yang terkonfirmasi positif. Ini (penyemprotan) adalah hal yang sudah baku menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mencegah penyebaran COVID 19,” ujar Habib Hadi. Rumah dan tempat aktifitas mereka yang terkonfirmasi juga sudah disemprot oleh petugas.
Pada fasilitas pemerintahan, untuk mencegah penyebaran tersebut, juga sudah diberlakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan usai rapat. Wali kota berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan untuk kebaikan diri sendiri, orang tercinta di rumah dan sekitarnya.
“Tentu saja, semua ingin ini segera berakhir. Dengan kedisiplinan dan kesadaran bersama, insyaallah COVID 19 bisa kita lalui bersama,” harap Habib Hadi, disela kegiatannya memantau penyemprotan disinfektan di kantor DPRD.
Ia menambahkan, dua orang pasien positif dari DPRD Kota Probolinggo dalam keadaan baik. “Banyak sekarang yang terpapar dalam keadaan sehat atau OTG (Orang Tanpa Gejala) dan tidak menyadari kondisinya itu. Maka jaga jarak, pakai masker, social distancing, physical distancing tetap dilaksanakan agar tidak berimbas pada lainnya. Pencegahan tetap menjadi langkah utama,” tegasnya.
Sementara itu, terkait agenda pembahasan antara DPRD dan eksekutif, mantan anggota DPR RI ini mengatakan bisa via daring (dalam jaringan). “Supaya pembahasan tidak terputus. Tapi, semua tergantung dari dewan. Kami (eksekutif) dari awal sudah minta vidcon,” ungkap Habib Hadi. (Indra/Lono)
